JAKARTA, 28 September 2026. Pembahasan mengenai sertifikasi halal untuk rokok kembali menarik perhatian. Di satu sisi, sertifikasi halal pada dasarnya berkaitan dengan kepastian status bahan dan proses produksi sebuah produk. Namun, khusus rokok, persoalannya tidak sesederhana memeriksa bahan yang digunakan.
Dalam sistem Jaminan Produk Halal, kehalalan produk ditentukan melalui pemeriksaan bahan, proses produksi, hingga penetapan status halal. BPJPH menegaskan bahwa status halal secara resmi dibuktikan melalui sertifikat halal, bukan sekadar klaim atau penggunaan simbol keagamaan.
Untuk rokok, persoalan yang muncul adalah perbedaan pandangan ulama mengenai status hukum merokok. Ada ulama yang memandang rokok haram, ada yang memandang makruh, dan terdapat pula pandangan yang berbeda sesuai pertimbangan hukum dan kondisi tertentu. Karena itu, pembahasan mengenai sertifikasi halal rokok tidak hanya menyangkut komposisi bahan, tetapi juga penetapan hukum keagamaannya.
Kementerian Agama juga menegaskan bahwa fatwa halal merupakan bagian penting dalam proses sertifikasi halal dan menjadi landasan dalam sistem sertifikasi.
Di tengah semakin luasnya penerapan kewajiban sertifikasi halal, pemerintah menargetkan implementasi kewajiban halal pada 18 Oktober 2026 sesuai ketentuan yang berlaku.
Bagi masyarakat, isu sertifikasi halal rokok perlu dilihat secara jernih. Label halal tidak otomatis berarti suatu produk dianggap baik atau sehat, melainkan menunjukkan status kehalalan berdasarkan proses dan ketentuan yang ditetapkan. Perdebatan mengenai hukum merokok tetap menjadi ranah kajian fikih dan pandangan ulama.