Jakarta, 11 Oktober 2026. Penerimaan negara dari cukai minuman berpemanis ditargetkan mencapai Rp 1,7 triliun pada semester II 2027. Kebijakan ini menjadi perhatian karena menyangkut penerimaan negara, kesehatan masyarakat, dan keberlangsungan usaha industri minuman.
Pemerintah terus menghadapi tantangan dalam merancang kebijakan cukai minuman berpemanis dalam kemasan. Di satu sisi, cukai berpotensi menjadi sumber penerimaan baru bagi negara. Di sisi lain, penerapannya perlu mempertimbangkan daya beli masyarakat dan dampaknya terhadap dunia usaha.
Minuman berpemanis banyak dikonsumsi masyarakat, mulai dari teh dalam kemasan, minuman bersoda, kopi siap minum, hingga berbagai minuman dengan tambahan gula. Konsumsi gula berlebihan juga menjadi perhatian dalam upaya menjaga kesehatan masyarakat.
Melalui kebijakan cukai, pemerintah dapat mendorong produsen untuk mengurangi kadar gula dalam produknya. Jika dirancang secara tepat, kebijakan tersebut diharapkan tidak hanya menghasilkan penerimaan negara, tetapi juga mendorong pola konsumsi yang lebih sehat.
Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Djaka Budhi Utama, menyampaikan bahwa pemerintah masih membahas besaran tarif dan batas kandungan gula yang akan dikenai cukai. Artinya, belum semua ketentuan teknis ditetapkan secara final.
Bagi pelaku industri minuman, kepastian aturan menjadi hal penting agar perusahaan memiliki waktu untuk menyesuaikan biaya produksi, harga jual, serta komposisi produknya. Sementara itu, pelaku usaha kecil yang menjual minuman manis juga perlu mencermati perkembangan kebijakan ini.
Pemerintah diharapkan menyusun aturan secara transparan, memberikan waktu penyesuaian yang memadai, dan mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat serta dunia usaha.
Target Rp 1,7 triliun memang menjadi angka penting dalam rencana penerimaan negara. Namun, keberhasilan kebijakan ini nantinya tidak hanya diukur dari jumlah uang yang masuk ke kas negara, melainkan juga dari kemampuannya menjaga keseimbangan antara penerimaan negara, kesehatan masyarakat, dan pertumbuhan industri.