Jakarta, 8 Desember 2026. Rencana penerapan cukai Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK) kembali ditunda. Pemerintah memastikan kebijakan tersebut belum akan diterapkan pada 2027 dan juga belum memasukkannya sebagai sumber penerimaan dalam Rancangan APBN 2027.
Keputusan ini memperpanjang penundaan yang sebelumnya sudah dilakukan untuk tahun anggaran 2026. Padahal, cukai MBDK sempat direncanakan sebagai salah satu objek cukai baru dan bahkan ditargetkan memberikan penerimaan negara sekitar Rp7 triliun pada APBN 2026.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah masih membahas formulasi kebijakan tersebut. Menurutnya, kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat menjadi salah satu pertimbangan sebelum cukai minuman berpemanis benar-benar diberlakukan.
Pemerintah juga masih mempertimbangkan kapan waktu yang tepat untuk menjalankan kebijakan tersebut. Purbaya menyebut penerapan cukai MBDK akan kembali dipikirkan ketika kondisi ekonomi sudah lebih baik, termasuk ketika pertumbuhan ekonomi mampu mencapai lebih dari 6 persen.
Bagi masyarakat, penundaan ini berarti harga minuman berpemanis belum mendapatkan tambahan beban dari cukai tersebut dalam waktu dekat. Namun, dari sisi kesehatan, pemerintah tetap memiliki pekerjaan rumah untuk mengendalikan konsumsi gula berlebihan.
Cukai MBDK memang tidak hanya berkaitan dengan penerimaan negara. Kebijakan tersebut juga sejak awal dikaitkan dengan upaya mengurangi konsumsi minuman tinggi gula dan mendorong pola hidup yang lebih sehat. Karena itu, penundaan penerapan cukai sebaiknya tetap diikuti dengan edukasi kepada masyarakat mengenai risiko konsumsi gula berlebihan.
Di sisi lain, pelaku usaha mendapatkan waktu lebih panjang untuk mempersiapkan diri jika kebijakan tersebut nantinya benar-benar diterapkan. Industri minuman tentu perlu memperhitungkan dampak cukai terhadap biaya produksi, harga jual, hingga daya beli konsumen.
Untuk saat ini, pemerintah memilih menunggu momentum yang dinilai lebih tepat. Cukai minuman berpemanis bukan dibatalkan, tetapi penerapannya masih ditunda dan formulasi kebijakannya terus dibahas.