exciselawyerpci, Jakarta – Kepastian mengenai tarif cukai hasil tembakau (CHT) atau cukai rokok untuk 2026 masih menjadi perhatian pelaku industri dan masyarakat. Pemerintah belum menetapkan keputusan final mengenai kemungkinan perubahan tarif tersebut.
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan menyatakan besaran tarif maupun target penerimaan cukai masih berkaitan dengan pembahasan kebijakan fiskal pemerintah. Keputusan tersebut juga akan mempertimbangkan kondisi ekonomi serta perkembangan industri hasil tembakau, Selasa 18/8/2026 .
Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai Nirwala Dwi Herianto menjelaskan bahwa keputusan mengenai tarif cukai biasanya ditetapkan sekitar Oktober hingga November.
“Waktu tersebut diperlukan agar industri memiliki kepastian, termasuk dalam pemesanan pita cukai,” jelasnya.
Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah masih membutuhkan kajian lapangan sebelum menentukan kebijakan. Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah potensi peredaran rokok ilegal maupun cukai palsu.
“Persoalan tersebut menjadi penting karena kebijakan cukai tidak hanya berkaitan dengan penerimaan negara, tetapi juga berpengaruh terhadap keberlangsungan industri dan tenaga kerja. Pemerintah perlu memastikan kebijakan yang diterapkan tidak justru mendorong konsumen beralih ke produk ilegal,” katanya.
Perkembangan terbaru juga menunjukkan pemerintah mengambil pendekatan berbeda antara kenaikan tarif dan perubahan struktur cukai. Pada Juli 2026, Purbaya menyatakan penambahan layer tarif cukai akan diterapkan setelah pembahasan bersama DPR, namun kebijakan tersebut bukan merupakan kenaikan tarif.
Sebelumnya, pemerintah juga telah menyatakan tidak menaikkan tarif CHT dan harga jual eceran rokok pada 2026. Kebijakan tersebut mendapat respons positif dari industri karena dinilai memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk menghadapi tekanan daya beli dan persoalan rokok ilegal.
Dengan demikian, arah kebijakan cukai tembakau perlu mempertimbangkan sejumlah kepentingan sekaligus, mulai dari penerimaan negara, keberlangsungan industri padat karya, perlindungan tenaga kerja hingga tujuan kesehatan masyarakat.
Pemerintah diharapkan mengambil keputusan berdasarkan data dan hasil verifikasi lapangan. Dengan kajian yang komprehensif, kebijakan cukai diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan fiskal, industri hasil tembakau, serta pengendalian konsumsi rokok.
